PEKERJA JICT: 330 Anak Buruh TKBM Peroleh Bantuan Bea Siswa

JAKARTA: Pekerja PT Jakarta International Container Terminal melalui program Dolphin Project menyalurkan bea siswa bagi 330 anak buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Priok.

Bantuan bea siswa diberikan setiap bulan dalam bentuk SPP, buku, seragam sekolah, serta peralatan sekolah lainnya.

Ketua Umum SP-JICT Muji Wahyudi mengatakan hingga kini masih banyak anak-anak yang rentan putus sekolah di sekitar lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok.

"Dengan bantuan bea siswa tersebut, para TKBM yang bekerja di JICT bisa lebih meningkatkan kemampuan produktivitasnya dalam melayani para pengguna jasa," ujarnya di saat penyerahan bantuan itu di kantor JICT, Rabu (31/10/2012).

Hadir dalam kesempatan tersebut, jajaran Direksi JICT, pengurus Serikat Pekerja (SP)PT.JICT, para orang tua asuh serta anak-anak dan keluarga TKBM yang memperoleh bantuan beasiswa.

Dia mengatakan sumber dana beasiswa berasal dari para orang tua asuh (karyawan JICT) serta bantuan pihak manajemen melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kepedulian karyawan serta manajemen JICT dimaksudkan agar anak-anak dari keluarga buruh TKBM bisa tetap menempuh pendidikan dengan baik tanpa diganggu persoalan biaya,"paparnya.

Presiden Direktur JICT Albert Pang yang menyaksikan acara penyaluran beasiswa tersebut mengatakan, program Dolphin yang digagas SP-JICT sangat bermanfaat tidak hanya bagi keluarga TKBM, tapi juga lingkungan masyarakat karena anak-anak yang sudah memperoleh pendidikan secara layak.

"Program ini bisa terus berlanjut dalam rangka membantu mencerdaskan kehidupan bangsa," papar Albert.

Yudi Prasetyo, Penanggung Jawab Penyaluran Beasiswa SP-JICT, mengatakan bea siswa itu diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga SMA/SMK.(bas)

Sumber http://www.bisnis.com

PELAPORAN KEUANGAN: Transparansi & Akurasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi

JAKARTA: Pelaporan Keuangan yang profesional, transparan, dan akurat dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan investasi.

"Pelaporan keuangan merupakan sebuah produk utama di dalam mekanisme investasi yang mampu menarik minat investor dalam menanamkan modalnya," ujar Rob Thomason, Manajer Eksekutif Certified Practicing Accountants (CPA) Australia, dalam temu wartawan yang diadakan oleh CPA Australia, Rabu (31/10/2012).

Dia menjelaskan semua investor itu ingin memahami bagaimana investasinya berlangsung  di dalam organisasi atau institusi yang mereka masuki.

Menurutnya, saat ini Indonesia telah membuat langkah pertama untuk menuju komunitas ekonomi global dengan memperkenalkan standar IFRS (International Financial Reporting Standard) dalam pelaporan keuangannya.

“Ini akan membantu Indonesia dalam menarik FDI karena perusahaan-perusahaan mencari pelaporan finansial yang berstandar internasional,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Elly Zarni Husin memandang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak didukung dengan peningkatan pertumbuhan profesi akuntan publik.

“Kalau melihat Indonesia secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi meningkat, [tetapi] berbanding terbalik dengan pertumbuhan akuntan publik yang ada di indonesia,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/10).

Dia menuturkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki jumlah wajib audit yang banyak, tetapi jumlah akuntan publik yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah wajib audit. Padahal, sambungnya, tidak ada proses akumulasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak melibatkan profesi akuntan.

Elly menekankan pentingnya pemantauan dari regulator, dalam hal ini pemerintah, supaya para wajib audit memenuhi kewajiban pengauditan, misalnya seperti yang tertuang dalam UU no. 40/2007.

“Apabila kewajiban yang ada di UU itu dilaksanakan, mestinya jumlah akuntan publik akan tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Agus Suparto, Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Pusat Pembinaan Akuntan Jasa dan Penilai Kementerian Keuangan, mengatakan rata-rata pertumbuhan akuntan publik di Indonesia hanya sekitar 4%. Adapun, imbuhnya, jumlah akuntan publik di Indonesia hanya sekitar 1.000 akuntan publik.

“Memang untuk akuntan publik jumlahnya masih sedikit,” ungkapnya.

Agus mengungkapkan minat masyarakat untuk menjadi akuntan publik memang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah bekerja sama dengan asosiasi berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap profesi akuntan publik. (bas)(Foto:usfst.com)

Sumber  http://www.bisnis.com

DAHLAN ISKAN: "Saya harus tahu diri"

 

JAKARTA: Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan keberanian BUMN menolak praktik kongkalikong dengan oknum DPR tidak menjadikan BUMN tersebut bersih dari tindakan tak terpuji. Oleh sebab itu, Dahlan fokus membersihkan 140 BUMN.

"Kalau saya lihat, keberanian BUMN menolak kongkalikong tidak menjadikan BUMN bersih. Saya harus tahu diri," tutur Dahlan saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (31/10).

Dahlan menggarisbawahi bahwa ia memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan BUMN, sekaligus menata BUMN agar tidak terlibat praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Saya harus membersihkan rumah sendiri sebelum saya mengungkapkan siapa BUMN yang diajak untuk kongkalikong dengan oknum DPR," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Dahlan akan terus membentengi BUMN dari ajakan kongkalikong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, adanya Surat Edaran nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 membuat BUMN dapat "bernapas" karena bebas dari oknum DPR dan BUMN dapat menolak ajakan dengan menunjukkan surat edaran tersebut.

"Kenapa saya buat surat edaran itu, supaya teman-teman BUMN bisa menunjukkan surat edaran kalau ada orang yang mengajak kongkalikong. Bilang saja ini lho ada surat dari pak menteri," paparnya.

Dahlan beralasan, surat edaran tersebut dapat menjadi senjata ampuh bagi BUMN. Sebelum dikeluarkannya surat edaran tersebut, terdapat BUMN yang bisa diajak untuk melakukan kongkalikong.

Ia menekankan, apabila BUMN nantinya dipersulit oleh pihak manapun setelah menolak melakukan kongkalikong, BUMN harus tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Dahlan juga bersedia membeberkan nama oknum DPR tersebut, asalkan mendapatkan surat resmi dari DPR RI. Selain itu, ia tidak takut akan dipidanakan oleh DPR bila tidak dapat membuktikannya. "Tidak apa-apa. Saya juga tidak merasa didzalimi," pungkasnya. (Antara/faa)

Sumber http://www.bisnis.com

Family of Dana Air Victim Wants Body Returned to Indonesia

The family of Indonesian citizen Widyo Utomo, one of the victims of the Dana Air crash in Nigeria, want his body returned to Indonesia for burial.

“We hope that something can be taken home, whatever the form is,” Widyo’s father Wardjijanto said as quoted by detik.com on Monday. “We don’t only want a statement [that he died]. The Indonesian embassy should try [to bring the body home].”

The family has already prepared a burial plan. Widyo’s remains will be buried at a cemetery near his home in Bogor.

Widyo, 38, worked as a flight engineer for Dana Air. He was one of the 153 people on board when the airplane crashed into a densely populated neighborhood in Lagos, killing all people on board and many others on the ground. The cause of the crash remains unknown.

Director of Citizen Protection Affairs at the Foreign Affairs Ministry, Tatang Razak, said on Tuesday that the family’s DNA had been taken at Kramat Jati police hospital and would be sent to Nigeria to claim the body.

“The DNA sample of the family is being taken by a police forensics team,” Tatang said on Tuesday.

Widyo’s mother said she could not stop worrying since the Sukhoi Superjet 100 crashed into Mount Salak in Bogor, on May 9, 2012.

“After the Sukhoi accident, I always felt unease,” Nanik Sukarni said as quoted by detik.com. “I kept on praying that such a tragedy, like Sukhoi, would not happen to my son.”

When Widyo was about to leave, Nanik said she held him tight, something she did not normally do. Wardjijanto, who never accompanied his son to the airport, joined Widyo on the Damri bus from Bogor to Soekarno Hatta airport.

SUMBER

1.       Present Continuous Tense

The DNA sample of the family is being taken by a police forensics team

= Sampel DNA dari keluarga yang diambil oleh tim forensik polisi

Bank Health a Key Factor in New Bank Indonesia Rules

The state of a bank’s financial health will be a key determinant of whether it is subject to new Bank Indonesia rules setting caps on the percentage of a lender that can be owned by a single shareholder.

Banking sources have told Investor Daily that a briefing from the central bank confirmed that the cap would be set at 40 percent for a corporate owner and 20 percent or 30 percent for an individual owner, depending on circumstances.

The ownership rules apply to banks deemed to be of moderate to high risk of encountering difficulties, but exempt state-owned banks. State-owned banks include Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia and Bank Tabungan Negara.

The maximum share that can be held by an individual or family is 20 percent, although if the stake is held through a company, that increases to 30 percent, Bank Indonesia said, according to the sources, who requested anonymity because the information is yet to make public.

“If the controlling shareholder is a bank or financial institution, the maximum stake allowed is 40 percent,” one of the sources said on Monday.

The source said the ownership restrictions would apply to banks deemed to be moderately or highly risky with regard to their capital adequacy and governance. The source added that the central bank would also give those banks deemed high risk a chance to improve their risk status before the ownership limit is imposed.

Last week the central bank assured markets that the new policy would only affect future transactions and would not be applied retroactively. That such an assurance is still being honored was not confirmed by the sources.

Bank Indonesia spokesman Difi Ahmad Johansyah said the rules were intended to keep banks in good health and engage in good corporate governance.

Difi also said Bank Indonesia had decided to exclude state-owned banks to avoid clashing with a law on state-owned enterprises. Difi said the ownership percentages had not been finalized, and Bank Indonesia was still reviewing the issue and conducting simulations.

Zulkifli Zaini, a director of Bank Mandiri, confirmed the central bank’s plan and welcomed the move to exempt state-owned banks. “These banks have a function as an agent of development,” he said. The central bank will again invite bankers to provide input, he added.

Sigit Pramono, chairman of the Indonesian Banking Association (Perbanas), expressed relief after hearing the central bank plan because of its focus on banking health.

“It’s all been associated with health and good corporate governance ratings, making it more positive,” he said. Sigit said banks deemed to be of moderate or high risk would have until December 2013 to improve.

Perbanas has conducted a simulation assuming the stock ownership restriction is applicable to all banks without exception. Sigit said the divestment burden would be very large and may involve assets of more than Rp 100 trillion ($10.6 billion). “In the end, bank shares would fall to a lot of foreigners, because only foreign capital is that deep,” he said.

SUMBER

1.       Present Continuous Tense

That such an assurance is still being honored was not confirmed by the sources.

= Itu seperti sebuah jaminan yang masih dihormati tidak dikonfirmasi oleh sumber.