PEKERJA JICT: 330 Anak Buruh TKBM Peroleh Bantuan Bea Siswa

JAKARTA: Pekerja PT Jakarta International Container Terminal melalui program Dolphin Project menyalurkan bea siswa bagi 330 anak buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Priok.

Bantuan bea siswa diberikan setiap bulan dalam bentuk SPP, buku, seragam sekolah, serta peralatan sekolah lainnya.

Ketua Umum SP-JICT Muji Wahyudi mengatakan hingga kini masih banyak anak-anak yang rentan putus sekolah di sekitar lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok.

"Dengan bantuan bea siswa tersebut, para TKBM yang bekerja di JICT bisa lebih meningkatkan kemampuan produktivitasnya dalam melayani para pengguna jasa," ujarnya di saat penyerahan bantuan itu di kantor JICT, Rabu (31/10/2012).

Hadir dalam kesempatan tersebut, jajaran Direksi JICT, pengurus Serikat Pekerja (SP)PT.JICT, para orang tua asuh serta anak-anak dan keluarga TKBM yang memperoleh bantuan beasiswa.

Dia mengatakan sumber dana beasiswa berasal dari para orang tua asuh (karyawan JICT) serta bantuan pihak manajemen melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kepedulian karyawan serta manajemen JICT dimaksudkan agar anak-anak dari keluarga buruh TKBM bisa tetap menempuh pendidikan dengan baik tanpa diganggu persoalan biaya,"paparnya.

Presiden Direktur JICT Albert Pang yang menyaksikan acara penyaluran beasiswa tersebut mengatakan, program Dolphin yang digagas SP-JICT sangat bermanfaat tidak hanya bagi keluarga TKBM, tapi juga lingkungan masyarakat karena anak-anak yang sudah memperoleh pendidikan secara layak.

"Program ini bisa terus berlanjut dalam rangka membantu mencerdaskan kehidupan bangsa," papar Albert.

Yudi Prasetyo, Penanggung Jawab Penyaluran Beasiswa SP-JICT, mengatakan bea siswa itu diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga SMA/SMK.(bas)

Sumber http://www.bisnis.com

PELAPORAN KEUANGAN: Transparansi & Akurasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi

JAKARTA: Pelaporan Keuangan yang profesional, transparan, dan akurat dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan investasi.

"Pelaporan keuangan merupakan sebuah produk utama di dalam mekanisme investasi yang mampu menarik minat investor dalam menanamkan modalnya," ujar Rob Thomason, Manajer Eksekutif Certified Practicing Accountants (CPA) Australia, dalam temu wartawan yang diadakan oleh CPA Australia, Rabu (31/10/2012).

Dia menjelaskan semua investor itu ingin memahami bagaimana investasinya berlangsung  di dalam organisasi atau institusi yang mereka masuki.

Menurutnya, saat ini Indonesia telah membuat langkah pertama untuk menuju komunitas ekonomi global dengan memperkenalkan standar IFRS (International Financial Reporting Standard) dalam pelaporan keuangannya.

“Ini akan membantu Indonesia dalam menarik FDI karena perusahaan-perusahaan mencari pelaporan finansial yang berstandar internasional,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Elly Zarni Husin memandang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak didukung dengan peningkatan pertumbuhan profesi akuntan publik.

“Kalau melihat Indonesia secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi meningkat, [tetapi] berbanding terbalik dengan pertumbuhan akuntan publik yang ada di indonesia,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/10).

Dia menuturkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki jumlah wajib audit yang banyak, tetapi jumlah akuntan publik yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah wajib audit. Padahal, sambungnya, tidak ada proses akumulasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak melibatkan profesi akuntan.

Elly menekankan pentingnya pemantauan dari regulator, dalam hal ini pemerintah, supaya para wajib audit memenuhi kewajiban pengauditan, misalnya seperti yang tertuang dalam UU no. 40/2007.

“Apabila kewajiban yang ada di UU itu dilaksanakan, mestinya jumlah akuntan publik akan tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Agus Suparto, Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Pusat Pembinaan Akuntan Jasa dan Penilai Kementerian Keuangan, mengatakan rata-rata pertumbuhan akuntan publik di Indonesia hanya sekitar 4%. Adapun, imbuhnya, jumlah akuntan publik di Indonesia hanya sekitar 1.000 akuntan publik.

“Memang untuk akuntan publik jumlahnya masih sedikit,” ungkapnya.

Agus mengungkapkan minat masyarakat untuk menjadi akuntan publik memang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah bekerja sama dengan asosiasi berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap profesi akuntan publik. (bas)(Foto:usfst.com)

Sumber  http://www.bisnis.com

DAHLAN ISKAN: "Saya harus tahu diri"

 

JAKARTA: Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan keberanian BUMN menolak praktik kongkalikong dengan oknum DPR tidak menjadikan BUMN tersebut bersih dari tindakan tak terpuji. Oleh sebab itu, Dahlan fokus membersihkan 140 BUMN.

"Kalau saya lihat, keberanian BUMN menolak kongkalikong tidak menjadikan BUMN bersih. Saya harus tahu diri," tutur Dahlan saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (31/10).

Dahlan menggarisbawahi bahwa ia memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan BUMN, sekaligus menata BUMN agar tidak terlibat praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Saya harus membersihkan rumah sendiri sebelum saya mengungkapkan siapa BUMN yang diajak untuk kongkalikong dengan oknum DPR," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Dahlan akan terus membentengi BUMN dari ajakan kongkalikong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, adanya Surat Edaran nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 membuat BUMN dapat "bernapas" karena bebas dari oknum DPR dan BUMN dapat menolak ajakan dengan menunjukkan surat edaran tersebut.

"Kenapa saya buat surat edaran itu, supaya teman-teman BUMN bisa menunjukkan surat edaran kalau ada orang yang mengajak kongkalikong. Bilang saja ini lho ada surat dari pak menteri," paparnya.

Dahlan beralasan, surat edaran tersebut dapat menjadi senjata ampuh bagi BUMN. Sebelum dikeluarkannya surat edaran tersebut, terdapat BUMN yang bisa diajak untuk melakukan kongkalikong.

Ia menekankan, apabila BUMN nantinya dipersulit oleh pihak manapun setelah menolak melakukan kongkalikong, BUMN harus tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Dahlan juga bersedia membeberkan nama oknum DPR tersebut, asalkan mendapatkan surat resmi dari DPR RI. Selain itu, ia tidak takut akan dipidanakan oleh DPR bila tidak dapat membuktikannya. "Tidak apa-apa. Saya juga tidak merasa didzalimi," pungkasnya. (Antara/faa)

Sumber http://www.bisnis.com